PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perkembangan teknologi pada saat ini telah berkembang sangat cepat dan tak terbelenggu oleh perkembangan jaman. sehingga dalam suatu pembuatan baik itu berupa barang, dan hasil karya (Musik, Tulisan) seringkali banyak sekali terjadi pembajakan yang menyebabkan kerugian berupa dalam materi ataupun secara biologis. maka dari itu pemerintah negara Indonesia Mencoba mencegah dan mencekal dengan cara membuat suatu Undang-undang yang melindungi hak cipta seseorang agar tidak mudah di akui dan di ambil oleh orang lain.
2. Latar Belakang
Penulisan
ini membahas tentang peraturan dan regulasi, secara khususnya tentang hak cipta
sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
3. Tujuan Penulisan
Tujuan dari
penulisan ini adalah:
- Mengetahui dan memahami hak cipta secara umum beserta luas dari ruang lingkupnya.
- Mengetahui pembatasan dari hak cipta itu sendiri.
- Mengetahui prosedur dalam pendaftaran HAKI di Depkumham.
LANDASAN TEORI
1. Hak Cipta
Hak cipta secara
harfiah berasal dari kata hak dan cipta. Menurut KBBI kata “hak” berarti suatu
kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk
digunakan atau tidak, sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil
karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi
dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan
intelektual manusia. Sedangkan berdasarkan rumusan pasal 1 UHC Indonesia (UU
No. 19 Th. 2002), Hak cipta merupakan hak khusus yang dimiliki seorang pencipta
maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun
memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak cipta dapat
dikatakan sebagai istilah khusus dalam hukum untuk menyebut atau menamakan
hasil karya cipta menusia dalam berbagai bidang. Berdasarkan fungsinya sebagai
hak eksklusif bagi pencipta untuk mengatur penggunaan ciptaannya, maka dapat
dikatakan hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan dan juga membatasi
penggandaan dari suatu ciptaan.
Pada umumnya hak cipta
memiliki masa berlaku yang terbatas dan mencangkup hampir segala bidang yang
menghasilkan karya cipta seperti seni maupun industri. Hak cipta berbeda dengan
hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli
terhadap karyanya, hak cipta ditujukan untuk mencegah terjadinya monopoli.
2. Ruang Lingkup Hak Cipta
Dalam UU No. 19 ini,
ruang lingkup hak cipta atau sesuatu dapat memberikan hak cipta bagi
penciptanya, dijelaskan dalam bab 2 UU No. 19 ini. Pada pasal 2,
menjelaskan bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh penciptanya atau yang
diberikan kewenangan akan hak tersebut, dan dapat mengumumkan ataupun
memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin atau melarang penggunaannya. Sedangkan
pada pasal 3 dan 4 menunjukkan bahwa hak cipta dapat beralih kepemilikannya.
Pada bagian kedua dan ketiga dalam bab 2 ini, membahas lingkupan untuk
seseorang dapat memegang hak cipta tersebut. Sedangkan ciptaan yang
dapat diberikan hak ciptanya yang dijelaskan dalam UU No. 19 ini, apabila
ciptaan tersebut berada dalam lingkupan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra, secara khusus dapat berupa: Buku, program komputer, karya tulis yang
diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah ceramah, kuliah, pidato,
dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk
kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa
teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
seni rupa dalam segala bentuk; arsitektur, seni batik, fotografi, sinemtografi,
terjemahan, tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan. Pada pasal 19 UU No. 19 ini juga menjelaskan bahwa hak cipta
berupa fotografi seseorang membutuhkan izin dari orang tersebut.Untuk sebuah hak cipta
yang tidak dapat memiliki hak cipta jika berupa: hasil rapat terbuka lembaga
Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, putusan pengadilan
atau ketetapan hakim, atau keputusan badan arbitase dan sejenisnya
3.Perlindungan Hak Cipta
Sebuah ciptaan
pada dasarnya sudah dilindungi secara otomatis setelah ciptaan tersebut
diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaraan ciptaan tersebut atas HAKI bukan
sebagai kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, namun sebagai bukti atas ciptaan
tersebut yang dituliskan dalam bentuk Surat Pencatatan Ciptaan. Surat
Pencatatan Ciptaan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat
sengketa terhadap ciptaan tersebut. Hal ini dijelaskan pada ketentuan Undang Undang
Tahun no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta:
Pasal
31
Kecuali terbukti sebaliknya, yang
dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
a. disebut dalam
Ciptaan;
b. dinyatakan
sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
c. disebutkan
dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
d. tercantum
dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
Pasal
69
Kecuali terbukti
sebaliknya, surat pencatatan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.
4. Pembatasan
Hak Cipta
Pembatasan hak cipta
telah dijelaskan secara terperinci dalam bagian kelima pada bab 2 UU No. 19
Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pasal 14 menyatakan bahwa memperbanyak lambang
negara, lagu kebangsaan, atau pengumuman pemerintah tidak melanggar hak cipta
selama sesuai dengan sifatnya yang asli, dan pengambilan berita aktual secara
keseluruhan maupun sebagian selama sumbernya disebutkan bukan merupakan
pelanggaran.
Pemakaian ciptaan juga
dapat dianggap tidak melanggar hak cipta apabila untuk kegiatan non-komersial
dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. UU ini juga
menjelaskan bahwa ciptaan dapat dimanfaatkan atau memperbanyak ciptaan tersebut
untuk kepentingan umum atau nasional dalam bentuk pendidikan, ilmu pengetahuan,
serta penelitian dan pengembangan, pada pasal 16 dan 18. UU No. 19 juga
menyatakan pelarangan pengumuman atas pemberian hak terhadap ciptaan yang
bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan keamanan,
kesusuliaan, dan ketertiban umum.
Pada NKRI,
permohonan untuk melakukan pendaftaran terkait hak atas kekayaan intelektual
dapat dilakukan dengan mengajukannya ke Menteri Kehakiman melalui Direktorat
Jendral HAKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia diatas
kertas polio berganda, dan di dalam surat tersebut berisikan:
- Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta.
- Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta.
- Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa.
- Jenis dan judul ciptaan.
- Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
- Uraian ciptaan rangkap tiga.
Apabila surat
permohonan tersebut memenuhi syarat yang diberikan, ciptaan yang dimohonkan
pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek dalam
daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam dua
rangkap. Kedua lembaran tersebut ditandatangani oleh Direktur Jendral HAKI atau
pejabat yang ditunjuk sebagai bukti pendaftaran, dengan lembar pertama surat
pendaftaran ciptaan beserta permohonan pendaftarann ciptaan disimpan di Kantor
Direktorat Jendral HAKI dan lembar kedua dikirim kepada pemohon.
ANALISA
UU No. 19 Tahun 2002
ini sudah menjelaskan Hak Cipta secara jelas, dalam UU ini hak cipta diartikan
sebagai merupakan hak khusus yang dimiliki seorang pencipta maupun penerima hak
terkait suatu ciptaan. Hak cipta sendiri melingkupi ciptaan di bidang ilmu
pegetahuan, seni serta sastra, dan hak cipta tidak dapat diberlakukan pada perpu,
pidato kenegaraan, hasil rapat terbuka dan keputusan lembaga negara.
Perlindungan terhadap hak cipta dapat dinyatakan dalam bentuk Surat Pencatatan Ciptaan apabili ciptaan
tersebut didaftarkan. Untuk pembatasan terkait hak cipta, apabila ciptaan digunakan
untuk kepentingan non komersil selama mencantumkan sumber dengan jelas maka
dianggap tidak melanggar hak cipta tersebut, serta pemerintah berhak
memanfaatkan ciptaan untuk kepentingan umum atau nasional negara, dan
melarangan hak cipta yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.
DAFTAR
PUSTAKA
http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-cipta-definisi-menurut.html
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38118/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta
http://bayserf.blogspot.co.id/2015/05/pembatasan-hak-cipta.html
https://iqbalakbar94.wordpress.com/2016/04/21/uud-no-19-tentang-hak-cipta-ketentuan-umum-lingkup-hak-cipta-perlindungan-pembatasan-hak-cipta-dan-prosedur-pendaftaran-haki/