klik x

Monday, November 6, 2017

Undang-undang Hak Cipta



PENDAHULUAN



1. Latar Belakang


    Perkembangan teknologi pada saat ini telah berkembang sangat cepat dan tak terbelenggu oleh perkembangan jaman. sehingga dalam suatu pembuatan baik itu berupa barang, dan hasil karya (Musik, Tulisan) seringkali banyak sekali terjadi pembajakan yang menyebabkan kerugian berupa dalam materi ataupun secara biologis. maka dari itu pemerintah negara Indonesia Mencoba mencegah dan mencekal dengan cara membuat suatu Undang-undang yang melindungi hak cipta seseorang agar tidak mudah di akui dan di ambil oleh orang lain.

2. Latar Belakang

  Penulisan ini membahas tentang peraturan dan regulasi, secara khususnya tentang hak cipta sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.


3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah:
  1. Mengetahui dan memahami hak cipta secara umum beserta luas dari ruang lingkupnya.
  2. Mengetahui pembatasan dari hak cipta itu sendiri.
  3. Mengetahui prosedur dalam pendaftaran HAKI di Depkumham.



LANDASAN TEORI


1. Hak Cipta


Hak cipta secara harfiah berasal dari kata hak dan cipta. Menurut KBBI kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak, sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. Sedangkan berdasarkan rumusan pasal 1 UHC Indonesia (UU No. 19 Th. 2002), Hak cipta merupakan hak khusus yang dimiliki seorang pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak cipta dapat dikatakan sebagai istilah khusus dalam hukum untuk menyebut atau menamakan hasil karya cipta menusia dalam berbagai bidang. Berdasarkan fungsinya sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk mengatur penggunaan ciptaannya, maka dapat dikatakan hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan dan juga membatasi penggandaan dari suatu ciptaan.
Pada umumnya hak cipta memiliki masa berlaku yang terbatas dan mencangkup hampir segala bidang yang menghasilkan karya cipta seperti seni maupun industri. Hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya seperti paten yang memberikan hak monopoli terhadap karyanya, hak cipta ditujukan untuk mencegah terjadinya monopoli.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta
Dalam UU No. 19 ini, ruang lingkup hak cipta atau sesuatu dapat memberikan hak cipta bagi penciptanya, dijelaskan dalam bab 2 UU No. 19 ini. Pada pasal 2, menjelaskan bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh penciptanya atau yang diberikan kewenangan akan hak tersebut, dan dapat mengumumkan ataupun memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin atau melarang penggunaannya. Sedangkan pada pasal 3 dan 4 menunjukkan bahwa hak cipta dapat beralih kepemilikannya. Pada bagian kedua dan ketiga dalam bab 2 ini, membahas lingkupan untuk seseorang dapat memegang hak cipta tersebut. Sedangkan ciptaan yang dapat diberikan hak ciptanya yang dijelaskan dalam UU No. 19 ini, apabila ciptaan tersebut berada dalam lingkupan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, secara khusus dapat berupa: Buku, program komputer, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; seni rupa dalam segala bentuk; arsitektur, seni batik, fotografi, sinemtografi, terjemahan, tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan. Pada pasal 19 UU No. 19 ini juga menjelaskan bahwa hak cipta berupa fotografi seseorang membutuhkan izin dari orang tersebut.Untuk sebuah hak cipta yang tidak dapat memiliki hak cipta jika berupa: hasil rapat terbuka lembaga Negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, putusan pengadilan atau ketetapan hakim, atau keputusan badan arbitase dan sejenisnya

3.Perlindungan Hak Cipta
Sebuah ciptaan pada dasarnya sudah dilindungi secara otomatis setelah ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaraan ciptaan tersebut atas HAKI bukan sebagai kewajiban untuk mendapatkan hak cipta, namun sebagai bukti atas ciptaan tersebut yang dituliskan dalam bentuk Surat Pencatatan Ciptaan. Surat Pencatatan Ciptaan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terdapat sengketa terhadap ciptaan tersebut. Hal ini dijelaskan pada ketentuan Undang Undang Tahun no 28 Tahun 2014 tentang hak cipta:
Pasal 31
Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:
a. disebut dalam Ciptaan;
b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
c. disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau
d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.
Pasal 69
Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

4. Pembatasan Hak Cipta
Pembatasan hak cipta telah dijelaskan secara terperinci dalam bagian kelima pada bab 2 UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Pasal 14 menyatakan bahwa memperbanyak lambang negara, lagu kebangsaan, atau pengumuman pemerintah tidak melanggar hak cipta selama sesuai dengan sifatnya yang asli, dan pengambilan berita aktual secara keseluruhan maupun sebagian selama sumbernya disebutkan bukan merupakan pelanggaran.
Pemakaian ciptaan juga dapat dianggap tidak melanggar hak cipta apabila untuk kegiatan non-komersial dan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya. UU ini juga menjelaskan bahwa ciptaan dapat dimanfaatkan atau memperbanyak ciptaan tersebut untuk kepentingan umum atau nasional dalam bentuk pendidikan, ilmu pengetahuan, serta penelitian dan pengembangan, pada pasal 16 dan 18. UU No. 19 juga menyatakan pelarangan pengumuman atas pemberian hak terhadap ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan keamanan, kesusuliaan, dan ketertiban umum.
Pada NKRI, permohonan untuk melakukan pendaftaran terkait hak atas kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan mengajukannya ke Menteri Kehakiman melalui Direktorat Jendral HAKI dengan surat rangkap dua, ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas polio berganda, dan di dalam surat tersebut berisikan:
  1.        Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta.
  2.        Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta.
  3.        Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa.
  4.        Jenis dan judul ciptaan.
  5.        Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali.
  6.        Uraian ciptaan rangkap tiga.

Apabila surat permohonan tersebut memenuhi syarat yang diberikan, ciptaan yang dimohonkan pendaftarannya didaftarkan oleh Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek dalam daftar umum ciptaan dengan menerbitkan surat pendaftaran ciptaan dalam dua rangkap. Kedua lembaran tersebut ditandatangani oleh Direktur Jendral HAKI atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti pendaftaran, dengan lembar pertama surat pendaftaran ciptaan beserta permohonan pendaftarann ciptaan disimpan di Kantor Direktorat Jendral HAKI dan lembar kedua dikirim kepada pemohon.


ANALISA


UU No. 19 Tahun 2002 ini sudah menjelaskan Hak Cipta secara jelas, dalam UU ini hak cipta diartikan sebagai merupakan hak khusus yang dimiliki seorang pencipta maupun penerima hak terkait suatu ciptaan. Hak cipta sendiri melingkupi ciptaan di bidang ilmu pegetahuan, seni serta sastra, dan hak cipta tidak dapat diberlakukan pada perpu, pidato kenegaraan, hasil rapat terbuka dan keputusan lembaga negara. Perlindungan terhadap hak cipta dapat dinyatakan dalam bentuk Surat Pencatatan Ciptaan apabili ciptaan tersebut didaftarkan. Untuk pembatasan terkait hak cipta, apabila ciptaan digunakan untuk kepentingan non komersil selama mencantumkan sumber dengan jelas maka dianggap tidak melanggar hak cipta tersebut, serta pemerintah berhak memanfaatkan ciptaan untuk kepentingan umum atau nasional negara, dan melarangan hak cipta yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.


DAFTAR PUSTAKA

http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-hak-cipta-definisi-menurut.html
http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/38118/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.ipindo.com/perlindungan-hak-cipta
http://bayserf.blogspot.co.id/2015/05/pembatasan-hak-cipta.html
https://iqbalakbar94.wordpress.com/2016/04/21/uud-no-19-tentang-hak-cipta-ketentuan-umum-lingkup-hak-cipta-perlindungan-pembatasan-hak-cipta-dan-prosedur-pendaftaran-haki/